Agenda Setting dan Tahapan Kebijakan Publik

 

Materi Agenda Setting ini disusun dalam rangka presentasi mata kuliah "Analisis Kebijakan Pembangunan Daerah". Pemaparan materi diawali dengan mengenal agenda setting, proses, aktor kebijakan dan tahapan kebijakan publik.

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Karena dalam proses inilah ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah public dan prioritas dalam agenda publik. Proses agenda setting dapat dipahami sebagai suatu pengumpulan dimana beberapa isu (baik masalah maupun alternatif solusi) mendapatkan perhatian aktor kebijakan untuk diambil sebagai pilihan pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Kegiatan menjadikan masalah public (public problems) menjadi masalah kebijakan (policy problems) sering disebut dengan penyusunan (agenda setting).

Penyusunan agenda pemerintah (agenda setting) dimulai dari kegiatan fungsional, meliputi presepsi, definisi, agregasi, organisasi dan representasi yang bermuara pada terusungnya suatu masalah public atau suatu isu public menjadi suatu masalah yang oleh pemerintah (pembuat kebijakan) dianggap penting untuk dicari jalan keluarnya melalui kebijakan publik (Meutia, 2017). Produk rill dari proses penyusunan agenda pemerintah adalah terakomodasinya kepentingan publik (masalah publik) menjadi opini publik, kemudian menjadi tuntutan publik, untuk selanjutnya menjadi masalah prioritas yang akan dicarikan penyelesaiannyaa

Agenda Pemerintah

Agenda pemerintah disusun atas problema-problema yang sangat membutuhkan keaktifan dan keseriusan pembuat keputusan untuk mempertimbangkannya. Agenda pemerintah ini mempunyai sifat yang khas, lebih konkrit dan terbatas jumlahnya. Sebagai contoh dibidang ekonomi, dasar pertimbangannya dan cara-cara untuk memberantas tengkulak-ijon. Sementara agenda sistemik lebih abstrak dan umum serta kurang menunjukan alternatif cara-cara pemecahannya. Misalnya tentang mengakhiri atau menghapuskan diskriminasi (Meutia, 2017). Untuk dapat menjadi agenda kebijakan terdapat beberapa kriteria isu penting yaitu isu tersebut sangat serius jika tidak di tangani akan menimbulkan krisis baru, isu tersebut berdampak luas, dan bersifat  publik menyangkut banyak orang.

Dalam analisis pakar politik, terdapat pendapat bahwa peraturan agenda dapat dilihat terdiri dari tiga aktivitas independen (masalah, proposal dan politik) yang terkadang bertemu, membuka jendela kebijakan dan memungkinkan beberapa hal untuk mencapai agenda pemerintah. Alur masalah terdiri dari hal-hal yang ingin dilakukan oleh para pelaku kebijakan, baik di dalam maupun diluar pemerintahan. Agenda pemerintah menurut Jones, dibedakan menjadi :

1.                     Definisi agenda masalah, yaitu hal-hal (masalah) yang memperoleh penelitian dan perumusan secara aktif dan serius dari pembuat keputusan.

2.                     Proposal agenda, yaitu hal-hal (masalah) yang telah mencapai tingkat diusulkan, dimana telah terjasi perubahan fase merumuskan masalah menjadi fase pemecahan masalah.

3.                     Bargaining agenda, yaitu usulan-usulan kebijaksanaan tadi ditawarkan untuk memperoleh dukungan secara aktif dan serius.

4.                     Agenda berkelanjutan, yaitu hal-hal yang didiskusikan dan dinilai secara terus-menerus.

Menurut Cobb dan Elder bahwa agenda kebijaksanaan itu dapat berisi hal-hal lama dan baru, tetapi bagi pembuat kebijaksanaan dinegara dengan paham demokrasi dan berorientasi pada terbentuknya negara kesejahteraan yang pasti dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap masalah masyarakat. Serta mempunyai kewajiban menangani permasalahan tersebut secara tuntas.

Aktor Kebijakan

Adapun aktor kebijakan sedikitnya ada 4 golongan atau tipe aktor yang terlibat yakni golong rasionalis, golongan teknisi, inkrementalis (politisi) dan golongan reformis (pembaharu). Sementara peran aktor kebijakan yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, instansi administrasi, lembaga peradilan. Partisipasi non- pemerintah dalam pembuat kebijakan diantaranya kelompok kepentingan, warga negara (individu) dan partai politik.

Proses Agenda Setting

Identifikasi masalah menjadi aktifitas yang perlu di kaji dan membutuhkan kebijakan pemerintah. Partisipasi dalam identifikasi masalah yaitu media massa, inisiatif masyarakat, dan opini publik. Kemudian hasil identifikasi masalah tersebut pembuat kebijakan memutuskan isu yang hendak dibuatkan kebijakan serta masalah apa yang akan diselesaikan oleh pemerintah. Agenda institusi menjadi formulasi dan implementasi dari solusi kebijakan atas masalah yang ada.

Formulasi dan Tahapan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahapan tersebut berlangsung sepanjang waktu, dimana setiap tahapan berhubungan satu sama lain, tahap terakhir (penilaian/evaluasi kebijakan) berhubungan dengan tahap tengah (proses kebijakan), dan berkaitan dengan tahapan pertama (perumusan kebijakan/penyusunan agenda).

Perumusan usulan kebijakan (perumusan) kebijakan merupakan turunan masalah yang diagendakan dalam agenda kebijakan. Perumusan masalah mempunyai tujuan untuk mengembangkan rencana, metode, resep yang dalam hal ini berupaya untuk meringankan suatu masalah, kebutuhanm serta suatu tindakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan punlik. Perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan peraturan yang akan diusulkan, perintah eksekutif atau aturan administrasi.

Pembuat kebijakan dapat memutuskan tidak akan mengambil tindakan positif pada beberapa permasalahan, tetapi malahan membiarkannya untuk menyelesaikan sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Thomas R Dye bahwa kebijakan public adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak”. Perumusan kebijakan merupakan salah satu tahap proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik (Meutia, 2017).Adapun tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan berdasarkan Dunn (2003) yaitu terdapat fase penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Perumusan masalah dapat menjadi gambaran kondisi masyarakat yang kemudian menbuat asumsi-asumsi yang mendasari dari kebijakan, sehingga memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting). Rekomendasi saran kebijakan membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administrative bagi implementasi kebijakan. Kemudian tahapan monitoring kebijakan, ini dapat membantu pengambil kebijakan melihat proses implementasi kebijakan.

Model-Model Formulasi Kebijakan Publik

Menurut Thomas R Dye setidaknya terdapat 9 model kebijakan. Model-model formulasi kebijakan publik yaitu model kelembagaan, model proses, model kelompok, model elit, model teori rasional, model incremental, model teori permainan, model pilihan public, dan model sistem David Easton.

1.     Model Kelembagaan

Bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah (lembaga legislatif). Dengan 3 alasan 1) pemerintah memang lembaga yang sah dalam membuat kebijakan, 2) fungsi pemerintah universal, 3) pemerintah punya hak monopoli fungsi pemaksaan. Kelemahan pendekatan ini adalah terabaikannya masalah lingkungan tempat diterapkannya karena pembuat kebijakan tidak berinteraksi dengan lingkungan.

2.     Model Proses

Proses terdiri dari identifikasi masalah, menata agenda formulasi kebijakan, perumusan proposal kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

3.     Model Kelompok

Model ini mengandaikan kebijakan sebagai titik kesimbangan. Beberapa kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan.

4.     Model Elit

Membagi masyarakat dengan dua kelompok pemegang kekuasaan (elit) dan yang tidak memegang kekuasaan. Model ini menjelaskan kebijakan yang muncul bias dari kepentingan kelompok elit dimana mereka ingin mempertahankan status quo.

5.     Model Teori Rasional

Pengambilan keputusan berdasarkan perhitungan rasional. Dengan mempertimbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.

6.     Model Inkremental

Berusaha mempertahankan komitmen kebijakan di masa lalu untuk mempertahankan kinerja yang telah di capai.

7.     Model   Teori Permainan

Formulasi kebijakan berada pada situasi kompetisi yang insentif. Kunci pemegang kebijakan dalam model ini adalah tergantung kebijakan mana yang tahan dari serangan lawan bukan yang paling optimum.

8.     Model Pilihan Publik

Model ini melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Model ini paling demokratis dan memberikan ruang bagi public.

9.     Model Sistem David Easton

Model ini dapat dilihat input-proses-output. Model sistem berfokus hanya pada hal yang dilakukan pemerintah namun lupa tentang hal yang tidak dilakukan pemerintah.